Dua hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 April 2015 diperingati sebagai hari Kartini atau dikenal sebagai hari emansipasi perempuan di Indonesia. Tahun 1903, seorang perempuan yang menginspirasi dunia bernama Kartini menulis sebuah “surat catatan” yang diterbitkan di berbagai surat kabar. Tulisannya berjudul “Berikanlah Pendidikan Kepada Bangsa Jawa”. Surat tersebut menuliskan: “Siapakah yang akan menyangkal bahwa perempuan memegang peranan penting dalam hal pendidikan dan moral pada masyarakat. Dialah orang yang sangat tepat pada tempatnya. Ia dapat menyumbang banyak (atau bisa dikatakan terbanyak) untuk meninggikan taraf moral masyarakat. Alam sendirilah yang memberikan tugas itu padanya. Sebagai seorang Ibu, wanita merupakan pengajar dan pendidik pertama. Dalam pangkuannya seorang anak pertama-tama belajar, merasa, berpikir, berbicara; dan dalam banyak hal pendidikan pertama ini mempunyai arti yang besar bagi seluruh hidup anak…”(1) Membaca tulisan diatas menyiratkan betapa Kartini sangat menghargai pendidikan dan menyadari bahwa perempuan memiliki andil yang besar dalam peletakan dasar watak kepribadian anak. Awal mula pendidikan dimulai dari keluarga dan dilakukan oleh seseorang yang bernama ibu. Memang, pada dasarnya naluri seorang perempuan adalah menjadi seorang penolong bagi kaum yang lain. Akan tetapi, hak seorang perempuan juga perlu diperhatikan, dimana perempuan seharusnya dilindungi, dihargai, serta diberikan pendidikan yang layak. Mungkin saat ini beberapa diantara masyarakat di Indonesia masih tidak mengakui emansipasi perempuan. Ada yang tidak mengakui karena takut bahwa perempuan akan menginjak-injak harga diri mereka, ada yang merasa minder karena menyadari bahwa usaha seorang perempuan lebih besar, dan ada pula yang merasa minder tatkala perempuan menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan. Perjalanan untuk sebuah emansipasi bagi kaum perempuan hingga kini masih berlanjut. Pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan masih belum cukup membantu. Data yang didapatkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 1,25 juta perempuan usia 15-19 tahun yang melakukan pernikahan dini  dan faktor pencetusnya adalah faktor ekonomi dan pendidikan (3). Belum lagi masalah pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami oleh tenaga kerja wanita (TKW). Masalah emansipasi perempuan perlu didukung semua pihak, termasuk kaum pria. Perempuan membutuhkan sosok yang sering menyebutkan dirinya kuat untuk membantu perempuan mendapatkan haknya.Jika ada pertanyaan yang menanyakan, kenapa perempuan butuh emansipasi? Jawabannya sederhana: “untuk menjadi penolong bagi penerus bangsa, yaitu anak-anak kalian wahai kaum laki-laki.” Ada beberapa fakta sederhana mengenai perlunya emansipasi perempuan.

  1. Gen kepintaran yang dimiliki oleh anak diwariskan oleh ibunya(3). Ketika perempuan tidak diberikan pendidikan yang layak, maka kepintaran perempuan tersebut tidak terasah sehingga bisa menyebabkan anak yang akan dilahirkannya nanti akan mewarisi sifat yang sama.
  2. Perempuan bisa menjadi tulang punggung keluarga/ membantu suami bekerja
  3. Dalam bidang sosial, kaum perempuan telah memiliki benteng untuk melindungi diri dari pengaruh globalisasi dalam bidang sosial ini. Kaum perempuan telah dilindungi oleh UU (Undang-Undang) pornografi dan pornoaksi yang banyak menyita perhatian khalayak. Pada hakikatnya UU (Undang-Undang) tersebut adalah sebuah bentuk perlindungan kehormatan perempuan yang dijadikan bahan eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya emansipasi perempuan, maka diharapkan bahwa baik kaum perempuan dan laki-laki lebih memiliki rasa saling menghargai dan menghormati. Dengan terwujudnya impian tersebut akan terlahir generasi-generasi penerus bangsa yang berdedikasi tinggi bagi bangsanya. (RFT)   Ruth Faleria Tengker @ruteng_ Sumber:

  1. Iswanti (2008). Jalan Emansipasi Sekolah dan Asrama Mendut (1908-1943). Penerbit Kansius (Anggota IKAPI). Yogyakarta-Indonesia
  2. Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi terhadap Kependudukan Ditdamduk BKKBN. (2012). PERNIKAHAN DINI PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA:DAMPAK OVERPOPULATION, AKAR MASALAH DAN PERAN KELEMBAGAAN DI DAERAH. Diakses dari http://www.bkkbn.go.id/infoprogram/Documents/Hasil%20Seminar%20Eksekutif%20Analisis%20Dampak%20Kependudukan/hasil%20pernikahan%20usia%20dini%20BKKBN%20PPT_RS%20[Read-Only].pdf. Diunduh pada tanggal 22 April 2015
  3. Poniman F., Nugroho I., Azzaini J. (2006). Kubik Leadership- Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemuliaan Hidup. Penerbit: Hikmah. Cilandak
SHARE
Previous articleRio Haryanto Masuk 10 Besar Pembalap Paling Terkenal di F1
Next article9 Souvenir Pilihan dari Indonesia

LEAVE A REPLY